Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN Kawasan Industri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Naifuroji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru mengatakan, sektor industri merupakan cerminan dari suatu negara. Karenanya, harus ada terobosan baru yang perlu dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar terus berinovasi dan berdaya saing. 

"Industri itu wajah indonesia. Bagaimana dia memperlakukan industri, bagaimana industri ke depan harus visioner. Terus terang saja, saya tidak menangkap antusiasme, yang saya tangkap adalah sebuah modifikasi dari hal yang menurut saya biasa saja. Karenanya, saya berharap dari business as usual harus ada lompatan," ungkap Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN Kawasan Industri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020) malam.

Dia menambahkan, jika ingin menjadi negara maju yang bertumpu pada sektor industri, maka perlu disiapkan sejak dini. Apalagi, saat ini ini negara telah membangun infrastruktur nasional sebagai salah satu penopang kawasan industri. "Kawasan industri nasional 10 tahun ke depan, kalau tidak ada lompatan kuantumnya akan gitu-gitu aja," terangnya. 

"Buat apa negara ini habis ribuan triliun buat bangun infrastruktur kalau cara kita memanfaatkan kawasan industri masih tetap kayak begini, bukan wajah nasional kita. Masih carut-marut, cobalah kita di challenge apa yang kita bisa kita lakukan bersama agar tidak sia - sia ini," pungkasnya.

Hadir dalam RDP tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Adapun BUMN yang dipanggil, yakni PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan peran BUMN kawasan industri masih sangat minim. Dalam paparannya, market share kawasan industri BUMN hanya 4,4 persen dibanding kawasan industri nasional. "Kalau kita lihat profil BUMN saat ini harus diakui skalanya kecil sekali," katanya.

Menurut dia, tantangan pengembangan kawasan industri terkait pengelolaan lahan. Mulai dari  harga lahan yang mahal serta pengembalian modal yang butuh waktu lama. "Ini challenge ke depan kalau kita ditugaskan kawasan baru, ditetapkan capex pembelian tanah mahal dan tentunya pengembalian panjang sekali. Karena mulai dari beli tanah, kemudian mengolah lahan jadi dan pasarkan, itu jangka waktunya panjang," terangnya.

Rapat yang membahas kawasan industri BUMN ini ditutup pukul 21.20 WIB dan menghasilkan tiga kesimpulan rapat.  Kesimpulan pertama, Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja BUMN kawasan industri dan meminta Kementerian BUMN untuk mengembangkan jumlah dan luas lahan kawasan industri. Serta, mengoptimalkan kinerja keuangan, layanan dan daya saing kawasan industri yang sudah ada.

Kedua, Komisi VI meminta Kementerian BUMN untuk melakukan pembinaan khusus kepada  PT Pengusahaan Daerah Pulau Batam untuk pengembangan usaha dan dukungan kepemilikan aset.

Ketiga, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menetapkan standardisasi dan kriteria kawasan industri yang sesuai dengan potensi daerah masing - masing. Untuk pengembangan kawasan industri melibatkan BKPM dan Kementerian Perindustrian. (ann/es)